Panglima TNI : Tidak Ada Anak Emas

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono membantah bahwa dana optimalisasi non-pendidikan sebesar Rp678 miliar hanya diberikan kepada Angkatan Laut (AL) saja. Menurut Agus, anggaran itu dialokasikan untuk unit operasi (UO) yang jadi prioritas.

Agus menjelaskan, anggaran untuk TNI sangat terbatas sehingga segala sesuatu harus berdasarkan skala prioritas. Mabes TNI menilai UO yang paling membutuhkan optimalisasi adalah TNI AL dan AU.

Ditemui wartawan di Gedung DPR, Kamis 6 Desember 2012, Agus menjelaskan, anggaran itu digunakan untuk mengamankan sistem pemberitaan dan komunikasi yang berkaitan dengan kapal, pesawat, dan sistem kendali senjata. "Otomatis Mabes TNI (memberikan) ke pangkalan Lanud armada seperti itu. Itu memang menjadi titik berat pembenahan tentang pengamanan berita itu," kata dia.

Agus juga tak menampik bahwa Angkatan Darat bersama UO lainnya juga mengusulkan anggaran, namun Mabes TNI tetap menggunakan skala prioritas. "Jadi tidak ada itu angkatan laut dulu, udara dulu. Tidak ada anak emas," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan adanya protes dari salah satu UO di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait pencairan anggaran optimalisasi nonpendidikan sebesar Rp678 miliar.

Protes salah satu UO itu yang dijadikan alasan Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, melaporkan pencairan anggaran tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ternyata Rp600-an miliar anggaran itu dikomplain oleh salah satu angkatan di TNI. Mereka bilang 'kami kok ga dapat? Kok cuma TNI AL?' Akhirnya Dipo minta anggaran itu dibintangi. Lalu tersiar mark up dan lain-lain," kata Tubagus beberapa waktu lalu.

Anggaran optimalisasi nonpendidikan di Kemenhan oleh Komisi I DPR akhirnya disetujui untuk digunakan Mabes TNI dan TNI AL. Sementara itu, tiga UO lain yakni Kemenhan, TNI AD dan TNI AU tidak mendapatkan jatah dari total anggaran optimalisasi sebesar US$68 juta tersebut. Belakangan anggaran tersebut diblokir oleh Kementerian Keuangan. 

Cegah Kongkalikong

Meski dana itu tak jadi cair karena permintaan Dipo Alam, Agus mengatakan, Mabes TNI menghargai apapun langkah yang diambil pemerintah. "Karena ini suatu proses yang mengarah pada akuntabilitas."

Jika anggaran tersebut dibintangi, imbuhnya, yang paling penting adalah tidak terjadi markup dan kongkalikong anggaran. Tapi, dia menjamin Mabes TNI akan berbenah jika memang ada langkah yang salah terkait pencairan anggaran tersebut.

Dia juga berharap, anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah tersebut bisa digunakan. "Yang rugi pemerintah sendiri sebenarnya jika penyerapan anggarannya tidak terealisir. Pertumbuhan ekonomi akan terganggu," kata dia.

Lalu apakah pembintangan itu dianggap menghambat? "Saya tidak bilang menghambat, tapi ini karena demi proses akuntabilitas." 

Sumber : Vivanews

Komisi I Panggil Menhan dan Menkeu

JAKARTA-(IDB) : Kasus pembintangan anggaran optimalisasi di Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2012 sebesar Rp 678 miliar oleh Menkeu, menjadi keprihatinan dan perhatian serius Komisi I. Sebab, belakangan ini Komisi I baru mengetahui bahwa kebijakan membintangi dana optimalisasi di Kemhan itu dilakukan Menkeu akibat surat yang dilayangkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam.

"Oleh karena itu, Komisi I memandang perlu segera meminta penjelasan pemerintah soal masalah ini. Sehingga Kamis (6/12) siang nanti, sekitar pukul 14.00 WIB, Komisi I memanggil Menhan dan Menkeu untuk meminta penjelasan masalah ini," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin kepada jurnalparlemen.com, Rabu (5/12).

Hasanuddin mengatakan, Komisi I juga memandang perlu meminta penjelasan terkait dugaan kongkalikong pembahasan anggaran Kemhan di Komisi I. Selama ini, kata Hasanuddin, pembahasan anggaran Kemhan dan seluruh mitra di Komisi berjalan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan tidak ada deal-deal apa pun dengan siapa pun juga.

"Oleh karenanya, kami berharap dalam rapat nanti dengan mengundang Menhan dan Menkeu, Seskab juga bisa hadir menjelaskan atas tuduhannya yang tidak berdasar," kata Hasanuddin.

Lebih lanjut politisi PDIP ini mengatakan, Komisi I telah mendorong agar setiap pengadaan alutsista dari luar negeri harus dilakukan secara langsung G to G atau tidak lewat rekanan lagi. Hal ini guna mencegah pembengkakan nilai barang yang di beli. "Dan itu telah berhasil dilakukan seperti dalam pembelian tank Leopard dari negara asalnya langsung, Jerman. Sehingga kami tidak tahu kenapa disebut ada kongkalikong, di mana hal itu terjadinya."

Sumber : Jurnamen

Pembukaan Blokir Anggaran Tunggu Audit BPKP

BANDUNG-(IDB) : Pembukaan pemblokiran anggaran pemanfaatan dana optimalisasi Kementerian Pertahanan  Rp 678 miliar untuk TNI Angkatan Laut (AL) menunggu hasil pre audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) rampung.

 

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin mengatakan pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah langkah memberi kesempatan pihak TNI Angkatan Laut membenahi proses di internal. “Pembenahan [internal] ini dari sisi pengadaan juga dari sisi pengawasannya,” katanya saat mengunjungi PT Dirgantara Indonesia, Kamis (29/11).

Dana sebesar Rp678 miliar tersebut dianggarkan dalam APBN Perubahan 2012 untuk pengadaan satu paket encrypsi senilai Rp 350 miliar, satu paket tactical communication senilai Rp 15 miliar, satu paket Monobs DF senilai Rp 115 miliar, serta closed circuit dan peralatan pendukung senilai Rp 198 miliar. “Pemerintah menugaskan BPKP memeriksa tingkat kelayakan dari harga,” katanya.

Wamenhan Sjafrie mengatakan pemeriksaan tingkat kelayakan harga oleh BPKP bukanlah pekerjaan ringan karena lembaga tersebut harus menelusuri dari hulu ke hilir. “Artinya [pemeriksaan] dari produsen sampai tingkat pengguna harus dilakukan BPKP,” katanya.

Meski DPR sudah menyetujui anggaran Rp678 miliar tersebut, Kementerian Pertahanan menurut dia tetap menunggu hasil pemeriksaan atau pre audit yang dilakukan BPKP.

“Negara belum mengeluarkan anggaran, apakah pre audit bisa menghasilkan kesimpulan apakah harga itu betul-betul seperti yang diusulkan atau tidak. Ini yang sedang dikerjakan secara teliti, kalau teliti tidak bisa buru-buru,” katanya.

Kementerian Pertahanan meminta semua pihak menunggu hasil audit BPKP yang nantinya akan dilaporkan pada Sekretaris Kabinet. Saat ini Kementerian Keuangan bersikap menunggu laporan pre audit tersebut.

Sumber : BisnisJabar

Strategi Pembiayaan Industri Pertahanan Nasional

BANDUNG-(IDB) : Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah memiliki solusi untuk skema pembiayaan industri pertahanan nasional dalam modernisasi Alat Utama Sistem Kesenjataan (Alutsista) TNI. Sebelumnya Kemenham selalu dihadapkan dengan beberapa hambatanseperti kontrak, pembiayaan, produksi, dan pengawasan.

"Sekarang kita sudah punya solusinya untuk melakukan terobosan, mengakselerasi proses pencapaian target," kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, disela-sela kunjungan pesanan pesawat di PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Kamis (29/11).

Salah satunya kata Purnawirawan TNI itu adalah Bappenas akan mengumpulkan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perencanaan Kementerian Pertahanan untuk membicarakan skema pembiayaan proyek Alutsista dengan cara tahun jamak atau multiyears.

Pembiayaan tahun jamak menurut dia dinilai tepat. Cara seperti ini juga memungkinkan produsen dari BUMN seperti PT DI dan Pindad tidak akan terkena sanksi. Sebab pembuatan pesawat atau senjata tidak bisa dilakukan satu atau dua bulan.

"Misal kontrak bulan November membuat Helikopter harus selesai bulan Desember. Itu kan tidak mungkin," katanya.

Lainnya soal penyempurnaan dari sisi produksi, dan pengawasan yang harus bisa mengakar hingga alur birokrasi. Langkah ini harus dilakukan untuk mencapai target.

"Dari segi pengawasan, skema pengawasan BPKP segera membuat laporan proyek mana yang sanggup dan tidak sanggup yang bisa mengakibatkan kerugian negara," katanya.

Diharapkannya, target modernisasi 2014 bisa tercapai. Melalui Tugas high levelcomitte yang berisi Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, BPKP dan TNI ini juga bisa menjadikan terobosan tapi tidak melanggar aturan.

Sumber : Merdeka

Dari Total Anggaran Militer 42 Persen Untuk Gaji Prajurit

JAKARTA-(IDB) : Sebanyak 42 persen dari total anggaran belanja Kementerian Pertahanan (Kemhan) digunakan untuk membayar gaji prajurit TNI dan pegawai negeri sipil di lingkungan Kemhan, kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

"Anggaran pertahanan 2013 digunakan untuk membayar gaji prajurit dan PNS sebesar 42 persen, sementara sisanya digunakan untuk pembangunan kekuatan pertahanan," kata Sjafrie di kantor Kemhan di Jakarta, Selasa.

Kemhan memang mendapat kenaikan jatah alokasi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013 sebesar Rp81,92 triliun dari APBN 2012 sebesar Rp77 triliun, kata Sjafrie.

Dalam pengelolaan anggaran tersebut, dia menegaskan Kemhan akan secara konsisten mengawal penggunaan belanja anggaran di kementerian tersebut.

"Kemhan konsisten dalam mengawal dan menjaga anggaran pertahanan negara yang diberikan cukup besar, yang terpenting adalah bagaimana dalam menjaga anggaran tersebut," lanjutnya.

Dia mengatakan ada dua hal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut, yaitu menjaga proses internal di dalam tubuh Kemhan dan menghindari terjadinya distorsi atau penyimpangan yang dapat mengganggu proses itu.

Oleh karena itu, Kemhan telah membuat regulasi apabila ditemukan ada personel TNI atau pejabat yang melakukan penyimpangan terhadap proses anggaran.

Pertama, apabila terdapat prajurit TNI atau pejabat Kemhan terbukti melakukan penyimpangan, maka akan diberikan teguran sebagai tindakan pencegahan agar tidak semakin parah.

Kedua, untuk kepentingan menegakkan kewibawaan institusi, maka prajurit atau pejabat tersebut akan diberi sanksi administrasi.

Jika perilaku penyimpangan terhadap anggaran belanja tersebut sudah sampai ke ranah hukum, maka hal itu akan disalurkan kepada aparat penegak hukum yang berwajib.

Selain digunakan untuk membayar gaji prajurit dan pegawai, alokasi anggaran belanja Kemhan juga akan banyak digunakan untuk pembaruan alat utama sistem pertahanan (alutsista) karena peralatan pertahanan yang dimiliki sudah terlalu tua untuk digunakan.

Sumber : Kemhan